Skip to main content

Anies Tidak Hadir Di Rapat DPR Bahas Banjir

Beberapa artikel yang akan kami sajikan untuk anda kali ini ,bisa sangat membantu apabila anda ingin mencari informasi yang berikaitan mengenai Reaksi Anies Tidak Hadir Di Rapat DPR Bahas Banjir. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Reaksi Anies Tidak Hadir Di Rapat DPR Bahas Banjir


Ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten menjadi sorotan dalam rapat penanganan banjir di DPR. Sejumlah anggota DPR memprotes absennya para gubernur dalam pertemuan itu.Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Sudewo membandingkan Anies dengan Joko Widodo saat memimpin Jakarta. Kata dia, pada DPR periode 2009-2014, Komisi V pernah mengundang Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI.


“Pada periode 2009-2014, saya berada di ruangan sini, dan ketika itu DKI Jakarta juga dilanda banjir yang sangat besar. Kemudian komisi V mengambil langkah koordinasi seperti ini,” kata dia saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).Jokowi memenuhi undangan DPR untuk membahas banjir. Sudewo mengatakan, Jokowi bersampingan dengan Menteri PUPR ketika itu untuk koordinasi masalah banjir.”Komisi V juga mengundang Gubernur DKI ketika itu pak Joko Widodo. Dan forum itu Pak Joko Widodo hadir memenuhi undangan Komisi V. Dengan hadirnya pak Joko Widodo yang bertemu langsung dengan Menteri PU,” ata Sudewo.


Rapat itu, menurut dia, menghasilkan dampak yang signifikan. Sudewo menyebut banjir sempat mereda dan tidak separah tahun sebelumnya.”Dalam forum rapat komisi V, ada penanganan-penanganan nyata strategis, dan kita lihat, kita rasakan pasca itu di tahun berikutnya banjir DKI agak mereda, tidak sebesar tahun sebelumnya,” kata dia.Sementara itu, Deputi Tata Ruang Pemprov DKI, Vera Refina Sari, menjelaskan mengapa bosnya tidak hadir. Dia mengatakan, Anies di lapangan tengah menangani banjir, sehingga agenda tak bisa ditinggal.”Enggak bisa, karena kan dampak-dampaknya masih terasa sekarang. Jadi pas aja, mungkin undangannya sebelumnya. Tapi pas tiba-tiba kemarin ada banjir,” ucap Vera.Dia meyakini, bila tidak ada bencana banjir, maka Anies dipastikan baka menghadiri undangan tersebut.


“Kalau kemarin nggak banjir insyaallah Pak Anies hadir, karena undangannya sudah agak lama,” jelas Vera.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pihaknya telah menunjuk perwakilan untuk menghadiri rapat penanganan banjir Jabodetabek di Komisi V DPR.”Saya tadi kirim wakil dari Pemprov DKI. Jadi bukan tidak hadir, jadi begitu kira-kira,” kata Anies di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (26/2/2020).Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut, pihaknya akan datang bilang penanganan banjir di Jakarta telah selesai. Saat ini dia mengaku ingin berfokus menangani korban banjir.



“Nanti diskusi dengan wakil rakyat mengenai bencana, sesudah ini selesai, dan insyaallah (hadir),” jelas Anies.Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat membahas penanganan banjir Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Rapat ini mengundang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.Pantauan di ruang rapat, hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Bagus Puruhito, serta Bupati Bogor Ade Yasin.


Banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir. Mereka masing-masing digantikan oleh perwakilan.Anies diwakilkan Deputi Tata Ruang Vera Revinasari. Ridwan Kamil diwakilkan Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja. Wahidin Halim diwakilkan Sekda Banten Al Muktabar.Rapat dipimpin Ketua Komisi Lasarus. Diberikan kesempatan pertama untuk memberikan keterangan kepada Menteri Basuki.”Rapat saya nyatakan terbuka untuk umum,” kata Lasarus membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).


Lasarus menjelaskan, rapat dengar pendapat terkait banjir ini sengaja digelar karena masih ada masalah koordinasi dan komunikasi oleh pemerintah pusat dan daerah.”Masih terjadi kendala-kendala koordinasi dan komunikasi dan seterusnya. Agar tak berkembang di ruang publik maka kami mengundang untuk rapat,” jelasnya.Sebelumnya, Komisi V DPR menggelar rapat dengan Menteri PUPR, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten, serta BMKG dan Basarnas. Rapat itu membahas penanganan banjir di Jabodetabek. Namun, para Gubernur tidak hadir.


Ketidakhadiran para gubernur ini sontak mendapatkan respons keras oleh anggota Komisi V, Sadarestuwati dari Fraksi PDIP geram gubernur tidak ada yang hadir pada rapat yang dinilai penting itu.Nada bicara Restu meninggi, karena menurutnya pembahasan di DPR penting untuk masyarakat yang terdampak.”Tapi rapat yang begitu pentingnya seperti ini, Pak Menteri saja sudah berkenan hadir, seluruh mitra kita berkenan hadir seluruh mitra kita berkenan hadir kenapa yang lainnya tidak. Untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini, saya kira perlu dievaluasi,” ujar Restu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).


Restu menyayangkan para gubernur seolah menyepelekan rapat dengan dewan. Padahal, kata dia, penting untuk memecahkan solusi bersama antara pemerintah pusat, daerah dan DPR.Restu setuju rapat ini ditunda. Dia menyayangkan para gubernur yang hanya ramai bicara di media.Wakil Ketua Komisi V Ahmad Riza Patria menilai masalah banjir Jakarta bukan cuma tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Riza mengatakan, banjir merupakan tanggung jawab semua pihak.”Masalah banjir bukan tanggung jawab kepala daerah. Tapi tanggung jawab kita semua. Pemerintah pusat, warga, semua stakeholder terkait,” ujar Riza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).


Calon wakil gubernur DKI dari Gerindra itu menilai Anies sudah punya rencana menangani banjir Jakarta. Sehingga, Riza merasa tak perlu merecoki dengan solusi lain.”DKI punya konsep terkait penanganan banjir. Saya kira sudah diatur dalam RPJMD. Semua sudah didiskusikan, dibahas dengan para ahli dan sekarang dalam proses penanganannya. Memang penanganan banjir memakan waktu,” kata Riza.Dia juga mengomentari proses pemilihan wagub DKI. Riza berharap dalam waktu dekat sudah bisa menjalani uji kelayakan dan kepatutan.”Mudah-mudahan di awal Maret sudah dilakukan uji kepatutan dan dilakukan pemilihan. InsyaAllah di bulan Maret sudah ada wakil gubernur ke depan,” kata Riza.

Popular posts from this blog

Mau Keluar Masuk Jakarta saat PSBB? Baca Dulu Syaratnya

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menarik rem darurat dengan kembali menerapkan PSBB. PSBB kali ini sendiri berbeda dengan PSBB pada April 2020 lalu, namun akan lebih ketat dibandingkan dengan PSBB transisi. Ada perbedaan pula pada beberapa aturan antara PSBB saat ini dengan PSBB sebelumnya, termasuk aturan keluar masuk Jakarta. Seperti apa aturan bagi penumpang transportasi publik keluar masuk Jakarta selama PSBB diperketat? Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pengendalian transportasi yang diberlakukan selama PSBB diperketat ini tetap sesuai dengan Permenhub 41 Tahun 2020 beserta aturan turunannya. "Berdasarkan hasil koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI yang telah berlangsung selama beberapa hari, pengendalian transportasi yang dilakukan tetap mengacu pada Permenhub 41 Tahun 2020 dan aturan turunannya yaitu Surat Edaran Menhub yang telah diterbitkan pada 8 Juni 2020 lalu," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keteran

Gubernur Sulawesi Banyak Minta, Jokowi Tidak Tahan

  "Tadi Pak Gubernur (Sudirman) masih meminta banyak sekali hal-hal yang kurang di Sulsel," kata Jokowi dalam pidato peresmian Kolam Regulasi Nipa-Nipa di Kabupaten Maros, Sulsel, Kamis (18/3/2021). Padahal, kata Jokowi, dia baru saja meresmikan beberapa megaproyek di Sulsel yang menelan anggaran besar dari pemerintah pusat. "Padahal baru saja kita resmikan bandara Tana Toraja yang hampir satu triliun (rupiah). Ada juga beberapa waduk yang mungkin tahun ini kita resmikan," ujarnya. 1. Sudirman berkeluh kesah soal proyek infrastruktur di Sulsel terkendala anggaran Andi Sudirman Sulaiman mengeluhkan kepada Jokowi terkait sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Sulsel yang belum sepenuhnya tuntas, karena terkendala anggaran Pemprov yang terbatas. Sudirman meminta agar pemerintah pusat membantu pemulihan ekonomi di Sulsel yang saat ini mengalami defisit 0,7 persen. Di mana sektor pertanian, kata Sudirman, paling merasakan tekanan. "Kita butuh rehab sekitar Rp3

Menteri Absen Di Masa Jabatan Anies

Beberapa artikel yang akan kami sajikan untuk anda kali ini ,bisa sangat membantu apabila anda ingin mencari informasi yang berikaitan mengenai Banyak Menteri Absen Di Masa Jabatan Anies . Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Banyak Menteri Absen Di Masa Jabatan Anies Dua anak buah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengundurkan diri dari jabatannya. Salah satunya yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Subejo.Saat ini, DKI Jakarta tengah difokuskan penanganan banjir pada Selasa (25/2/2020) yang melanda hingga 294 RW.Anies menyebut mundurnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Subejo tidak akan berpengaruh dalam penanganan banjir.”Enggak, enggak ngaruh,” kata Anies di kawasan Ancol, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).Untuk mengisi kekosongan itu, Anies Baswedan menyebut Sabdo Kurnianto ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBD DKI.Berikut sejumlah nama kepa